7027 – Meda Permana | Just another Weblog Universitas Esa Unggul site

eksklusi sosial di Indonesia

 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG KESEHATAN:

Implementasi Program Jamkesmas dan Sistem Kesehatan Nasional

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan kesehatan yang terkendali biaya dan mutu. Derajat kesehatan dari masyarakat terutama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan,rendah. Hal ini diakibatkan karena sulitnya pencapaian akses terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Baik yang berada di wilayah perkotaan maupun yang berada di daerah pedesaan.

Padahal jika dilihat dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dan diselenggarkan berdasarkan pada perihal perikemanusiaan, Pemberdayaan dan Kemandirian, Adil dan Merata, pengutamaan dan manfaat. Dan penyelenggaran Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pun harusmengacu pada dasar-dasar yaitu Hak Asasi Manusia,Sinergisme dan Kemitraan dinamis, Komitmen dan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance), Dukungan regulasi, antisipatif dan pro Aktif, Responsif Gender, dan Kearifan Lokal. Dalam análisis akan lebih fokus terhadap poin terakhir yaitu Kearifan lokal, terkait dengan kebijakan top-down (Kebijakan dari atas/ pemerintah) dan bottom-up (kebijakan berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat).

Kesulitan mendapatkan akses pelayanan seperti yang sudah dikemukakan di atas tadi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan dikarenakan biaya kesehatan yang tidak sedikit. Kendala pembangunan yang disebabkan karena faktor sosial ekonomi inilah yang memerlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan jaminan yang baik seperti menyediakan dan pemberian akses yang baik dan mencukupu kebutuhan masyarakat dalam menerapkan program kesehatan

Sebenarnya telah banyak asumsi dan telah banyak pula di buktikan bahwa penjaminan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin akan memberikan sumbangan yang besar bagi terwujudnya kesehatan yang jauh lebih baik. Kementerian Kesehatan, dalam hal ini sebagai lembaga pemerintah yang “berkuasa penuh dan bertanggungjawab” dalam masalah kesehatan pernah menyusun sebuah kebijakan untuk meringankan beban biaya kesehatan bagi rakyat miskin yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), yangsebenarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ditujukan pada masyarakat miskin. Kebijakan akan program Jamkesmas ini muncul dengan harapan mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan pemerintah sebagai pelaksana program harus berupaya agar program Jamkesmas ini dapat menjangkau masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan kesehatan ini sampai kepada tingkat daerah.

Program ini memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Tidak sedikit pula pihak yang terkait dan terlibat serta dana yang harus disediakan dalam mewujudkannya. Tapi Dr Siti Fadillah Supari, SPJK (Menteri Kesehatan pada saat itu) pernah mengatakan sebuah pengakuan dalam sebuaf forum bahwa dengan beralihnya program Keluarga Miskin (Gakin) yang dulu dilaksanakan bersama oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menjadi Jamkesmasberarti Kementerian Kesehatan telah melakukan penghematan uang Negara dalam APBN. Penghematan tersebut terjadi karena dana kesehatan yang ditujukan bagi keluarga yang tergolong miskin dikelola langsung oleh pemerintah, tidak lagi melalui jasa perusahaan asuransi[1].

Tapi pemerintah dalam menyikapi program ini, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, seperti nya lalai dan lupa bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil, hendaknya benar-benar berdasarkan atas kebutuhan yang ada di dalam masyarakat dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan mendesak. Bukan berdasarkan atas pemikiran dan pengalaman serta kepentingan orang-orang sama sama sekali tidak pernah atau belum merasakan akibat karena terhambatnya akses akan kesehatan karena faktor sosial ekonomi, sedangkan dia benar-benar dalam keadaan terdesak. Dan sebaiknya pemerintah juga memberikan kesempatan untuk masyarakat yang tergolong miskin agar mengerti benar akan program Jamkesmas ini sebagai sasaran dari program kesehatan ini. Karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tatanan implementasinya.

Manfaat dari program Jamkesmas ini memang sangat membantu bagi kaum minkin karena dalam Program Jamkesmas, mereka mendapat kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringanya di Rumah Sakityang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis sesuai dengan standar pelayanan medis yang cost effective dan rasional bukan berupa uang tunai.

Bahkan program Jamkesmas ini dapat mengantarkan seseorang ke Rumah Sakit yang cukup besar dengan berbagai macam fasilitas yang dapat dikatakan layak dalam menyembuhkan suatu penyakit ke jenjang yang lebih serius. Dan dapat berkali-kali berobat dengan biaya yang relatif murah hingga gratis.

Dengan berlakunya program ini sebenarnya pemerintah telah melakukan, menentukan dan melegalkan keadaan eksklusi tersendiri. Di sebut sebagai bagian dari eksklusifitas karena hanya sebagian kecil saja bagian dari masyarakat yang bisa menggunakan program ini. Hanya yang dirasa miskin dan dianggap kurang mampu saja yang dipakai sebagai patokan bagi masyarakat untuk bisa menggunakan program ini. Itupun terbatasa pada masyarakat yang mempunyai akses dalam hal kedekatan tempat tinggalnya dengan sarana kesehatan dan kedekatan anggota masyarakat dengan petugas yang mendata akan kemiskinan di suatu daerah. Sehingga distribusi dari kartu Jamkesmas sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tidak merata, dan sering disalahgunakan oleh sekelompok orang yang semata hanya bertujuan untuk menghasilakn keuntungan secara materi.

Keadaan demikian menyebabkan sering kali terjadi “kesalahan dan penyimpangan koordinasi” antara pihak pemerintah dengan Rumah Sakit/Puskesmas sebagai saraja rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dampak dari adanya penyimpangan dan kesalahan dalam berkoordinasi inipun muncul dengan adanya khawatiran dari pihak Rumah Sakit/Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis. Mereka harus berfikir berulang kali dahulu agar dalam memberikan pelayanan untuk program Jamkesmas, agar tidak mengganggu operasionalisasi dari Rumah Sakit/Puskesmas itu sendiri. Di samping mereka tidak yakin akan kebijakan yang berlaku. Hal inipun sebenarnya sudah memberikan gambaran akan adanya eksklusifitas dalam memberikan pelayanan.

Jika kita berbicara mengenai kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam program Jamkesmas, maka terdapat tiga aktor penting dalam pelaksanaannya.Yaitu pemerintah,-dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit/Puskesmas baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak swasta, yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan terhadap peserta program Jamkesmas, dan masyarakat dengan kategori miskin dan kurang mampu itu sendiri sebagai pengguna dan yang merasakan langsung program tersebut.

Ketiga ‘aktor’ di atas merupakan pemegang peranan penting dalam kelangsungan program ini. Adalah pihak Rumah Sakit/Puskesmas yang digunakan sebagai sarana rujukan bagi masyarakat pengguna program Jamkesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan. Sebenarnya pihak Rumah Sakit menyambut baik adanya program ini. Karena dengan program ini pihak Rumah Sakit dapat dengan mudah memberikan pelayanan secara maksimal dan dapat membuat profesionalisme dalam hal manajemen. Hal ini bisa digunakan pihak Rumah Sakit untuk mengembangkan kredibilitas selain juga untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas dari para tenaga medis yang bekerja di tempat tersebut.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pihak Rumah sakit merasa jengah dan enggan untuk melaksanakan program ini karena pengamalam mereka mnegatakan bahwa program ini sama saja dengan program-program yang lainnya. Hanya berganti nama saja. Dan juga karena faktor birokrasi yang berbelit dan panjang dalam hal penggantian klaim biaya perawatan yang diajukan, menyebebkan keengganan pihak Rumah Sakit. Terlebih lagi terkadang pihak Rumah Sakit mengalami kesulitan, karena pasien yang terdaftar sebagai peserta program Jamkesmas, yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan dasar yang sederhana cepat dan murah (kecuali untuk keriteria penyakit-penyakit tertentu yang presentase kejadian kasusnya kecil dan sekiranya membahayakan kehidupan dari pasien dan ditentukan serta disetujui oleh komite medik di Rumah Sakit tersebut) menggunakan fasilitas yang seharusnya diperuntukan untuk golongan masyarakat tertentu saja yang mempunyai kemampuan secara finansial yang notabene tidak sedikit dana untuk mengoperasikannya. Hal-hal seperti inilah yang terkadang membuat susah untuk mengurus klaim biayanya.

Aktor selanjutnya adalah masyarakat yang dinilai miskin dan kurang mampu dalam hal ekonomi dan finansial. Keadaan miskin dan kurang mampu ini dilihat berdasarkan kategori keadaan tempat tinggal, pendapatan per kapita per keluarga, dan tingkat pendidikan. Dalam hal ini pemerintah mendistribusikan pekerjaannya dalam mendata masyarakat kepada aparat pemerintahan legal yang terkecil, yaitu kepada pengurus RW dan RT. Yang dalam pelaksanaannya, dikerjalan oleh para kader-kader yang biasa membantu dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan seperti halnya posyandu, PKK, karang taruna dsb. Nah, dalam hal pendataan oleh para kader inilah sebenarnya ujung tombak dari suksesnya program Jamkesmas itu. Tapi justru disinilah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan membuat kesulitan dikemudian hari. Para kader dan aparat inilah yang terkadang suka meng-eksklusifitaskan sendiri kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Mereka juga terkadang bekerja dengan mengandalkan kedekatan secara pribadi dengan anggota-anggota masyarakat untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang seharusnya bisa dihindari. Faktor-faktor inilah yang membuat masyarakat terkadang tidak menerima kartu sebagai tanda peserta program meski mereka masuk ke dalam golongan yang harus dibantu. Dan banyak diantara mereka yang hanya bisa terdiam dan memilih untuk tidak mempermasalahkan karena tidak mendapatkan kartu anggota program tersebut.

Aktor yang terakhir adalah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah dalam perhal ini adalah suatu lembaga atau institusi yang bertugas untuk membuat sebuah kebijakan guna meningkatkan taraf kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang di formulasikan sedemikian rupa sehingga tepat sasaran dan sebisa mungkin dapat untuk mencapai tujuan umum maupun khususnya. Bahkan, untuk masalah ini Kementerian kesehatan (pemerintah) membuat sebuah buku pedoman umum dalam tata pelaksanaan program Jamkesmas secara terperinci untuk menjadi acuan dalam tata pelaksanaan yang benar. Namun, sampai sekarang, dalam tahap agenda setting ini belum ada agenda yang jelas dari kebijakan program itu sendiri. Sehingga pemerintah tidak mengetahui secara pasti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dalam menangani permasalahan kesehatan.

Jika kita lihat dengan seksama, sepertinya dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan ini belum melaksanakan kegiatan monitoring untuk memantau penerapan kebijakan program ini, baik yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit atau instansi pemerintah terkait dan belum melaksanakan evaluasi program agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya dengan baik.

Dalam Sistem Kesehatan Negara (SKN) seperti yang telah tercantum di atas, sebenarnya telah disebutkan bahwa sudah merupakan peran bagi pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan perorangan keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Dan pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran serta aktif dari masyarakat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial serta gotong royong.

Ini menunjukkan bahwa dalam usaha meningkatkan kualitas kesehatan, kebijakan yang dibangun oleh pemerintah harus bersifat sustainable dalam artian berkelanjutan. Namun dalam konteks kebijakan program Jamkesmas ini, pemerintah terutama KementerianKesehatan melupakan apa yang menjadi landasan mereka dalam membuat suatu kebijakan. Misalnya saja dalam SKN dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan haruslah berdasarkan kemampuan dan kekuatan dari masyarakatnya (bottom-up), sedangkan dalam dasar SKN juga disebutkan harus adanya kearifan lokal dari setiap daerah yang artinya kebijakan dalam rangka membangun dan meningkatkan kualitas kesehatan haruslah bersifaat kontekstual karena tidak bisa diabaikan faktor-faktor yang sifatnya sosial dan budaya. Terutama bagi masyarakat Indonesia yang masih merasa dekat dengan adat dan budaya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Tetapi nampaknya hal ini tidak terlihat dalam kebijakan program Jamkesmas yang sekarang diterapkan karena sifatnya lebih mengarah pada sistem top-down dan diterapkan secara universal disemua daerah di Indonesia. Hilangnya prinsip-prinsip dari SKN ini yang menyebabkan kebijakan program Jamkesmas ini menjadi tidak tepat guna dan sasaran.

Memang, jika dilihat dari uraian di atas maka Sistem Kesehatan Nasional ini harus dilakukan sebagai mana mestinya jika pemerintah ingin mandapatkan hasil yang baik dalam implementasi dari program ini. Dan dalam menjalankan nya sebaiknya merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N). Sehingga untuk rentang tahun 2005-2025, pemabangunan kesehatan bisa diarahkan untuk lebih meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Undang-undang jkuga menyatakan bahwa, pembangunan kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah harus diselenggarakan berdasarkan pada:

Unsur perikemanusiaanyang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan keqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berhubungan dengan bagaimana seorang tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, dan sebagainya.

Unsur Pemberdayaan dan Kemandirian dimana pembangunan kesehatan merupakan kewajiban serta tanggung jawab bagi seluruh masyarakat termasuk pemerintah. Dan dapat memotivasi agar masyarakat mau berperan serta aktif. Selain itu pembangunan kesehatan ini juga berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial serta gotong-royong sesuai kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat. sehingga hasil dari pembangunan kesehatan ini dapat diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Unsur Adil dan Merata, dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam kesehatan, sehingga pembangunan kesehatan harus dapat dijangkau secara merata tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut, baik dari suku, agama, golongan, dan status sosial ekonominya.

Unsur Pengutamaan dan Manfaat yang melihat bahwa pembangunan kesehatan itu harus diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, dan berdasarkan kemitraan atau sinergi yang dinamis dan tata penyelenggaraan yang baik. Jelaslah bahwa dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan, pemerintah harus selalu berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan tepat,

Lalu pemerintah sebagai dalam pendekatan walfarestate dalam penyelengaraannya juga harus selalu merujuk pada prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1. Yang mana menggaris bawahi bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tanpa membedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya eksklusifitas di masyarakat

Dan agar sistem kesehatan nasional (SKN) dapat berfungsi dengan baik, maka harus selalu terdapat koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme baik. Dengan begitu akan membentuk sinergi yang dapat membuat penyelenggaraan SKN dapat mencapai tujuannya. Selain itu harus terjalin kemitraan yang dinamis dan harmonis di antara masyarakat, pemeritah dan swasta.

Diperlukan juga adanya Komitmen yang tinggi, dukungan serta dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku agar dapat menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good governance). Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pembangunan kesehatan yang demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparan), rasional, professional, serta bertanggung jawab dan bertanggung gugat (akuntabel).

Terakhir adalah adanya penghargaan terhadap kearifan local dalam setiap penyelenggaraan dan menerapan sistem kesehatan nasional, karena harus dapat memperhatikan dan menggunakan potensi daerah secara positif. Penggunaan kearifan lokal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan hasil dan dayaguna pembangunan kesehatan yang dapat diukur baik secara kuantitatif yaitu dengan melihat peningkatan peran masyarakat, maupun secara kualitatif dengan meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani.

Daftar Pustaka

 Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2008. Jakarta : Depkes RI.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar RISKESDAS, 2007,Jakarta; Departemen Kesehatan RI

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar RISKESDAS, 2010,Jakarta; Kementerian Kesehatan RI

tp://www.jpkm-online.net

 www.litbang.depkes.go.id

http://www.Depok.go.id/v4/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=30

 

 

 

 

 

[1] http://www.jpkm-online.net

Kelas Sosial

PENGERTIAN KELAS SOSIAL

Kelas sosial didefinisikan sebagai suatu strata ( lapisan ) orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum (rangkaian kesatuan) status sosial. Definisi ini memberitahukan bahwa dalam masyarakat terdapat orang-orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki kedudukan social yang kurang lebih sama. Mereka yang memiliki kedudukan kurang lebih sama akan berada pada suatu lapisan yang kurang lebih sama pula.

Kategori kelas sosial biasanya disusun dalam hierarki, yang berkisar dari status yang rendah sampai yang tinggi. Dengan demikian, para anggota kelas sosial tertentu merasa para anggota kelas sosial lainnya mempunyai status yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari pada mereka. Aspek hierarkis kelas sosial penting bagi para pemasar. Sebagai contoh adalah konsumen yang membeli berbagai produk tertentu karena produk-produk ini disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi, dan para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk “kelas yang lebih rendah”.

Pendekatan yang sistematis untuk mengukur kelas sosial tercakup dalam berbagai kategori yang luas berikut ini: ukuran subjektif, ukuran reputasi, dan ukuran objektif dari kelas sosial. Para peneliti social telah menemukan bukti bahwa di setiap kelas sosial, ada faktor-faktor gaya hidup tertentu (kepercayaan, sikap, kegiatan, dan perilaku bersama) yang cenderung membedakan anggota setiap kelas dari anggota kelas sosial lainnya.

Para individu dapat berpindah ke atas maupun ke bawah dalam kedudukan kelas sosial dari kedudukan kelas yang disandang oleh orang tua mereka. Yang paling umum dipikirkan oleh orang-orang adalah gerakan naik karena tersedianya pendidikan bebas dan berbagai peluang untuk mengembangkan dan memajukan diri.

Dengan mengenal bahwa para individu sering menginginkan gaya hidup dan barang-barang yang dinikmati para anggota kelas sosial yang lebih tinggi maka para pemasar sering memasukkan simbol-simbol keanggotaan kelas yang lebih tinggi, baik sebagai produk maupun sebagai hiasan dalam iklan yang ditargetkan pada audiens kelas sosial yang lebih rendah.

Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis (atau stratifikasi) antara insan atau kelompok manusia dalam suatu masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, namun tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama.

Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat.

Beberapa masyarakat tradisional pemburu-pengumpul, tidak memiliki golongan sosial dan seringkali tidak memiliki pemimpin tetap pula. Oleh karena itu masyarakat seperti ini menghindari stratifikasi sosial.Dalam masyarakat seperti ini, semua orang biasanya mengerjakan aktivitas yang sama dan tidak ada pembagian pekerjaan.

Di dalam kehidupan masyarakat, pada hakekatnya  tak lebih dari pertentangan kelas sosial, yakni pertentangan antar masyarakat kelas dominan (borjuis) dan masyarakat kelas subordinat      ( proletar). Pertentangan kelas sendiri dapat dimanifeskan sebagi suatu usaha yang ditempuh oleh kaum proletar dalam usahanya guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa tebang pilih dan menghapuskan kelas-kelas social dalam masyarkat.
Pertentangan kelas ini terjadi bukan tanpa sebab, jika kita merujuk pada perkembangan sejarah manusia bahwasanya pertentangan kelas ini telah di mulai sejak era masyarakat primitive,kuno,feodal sampai dengan masyarakat post-modernisme.

Sumberdaya alam yang jumlahnya tebatas dan berubahnya pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu pendorong untama munculnya kelas-kelas social. Jika dahulu masyarakat hanya mengkonsumsi barang sesuai dengan apa yang ia butuhkan namun berbeda dengan yang terjadi sekarang ini, di era moderinisasi, masyarakat mengkonsumsi barang bukan hanya melihat dari segi nilai guna barang tersebut, namun lebih kepada prestise yang terdapat pada barang tersebut. Berbicara ke-2 kelas diatas yakni kelas dominan dan subordinat, kita akan membahasnya secara lebih terperinci :

Kelas dominan atau sering disebut masyarakat borjouis dapat juga disebut kelas masyarakat yang memiliki berbagai factor- factor produksi ( Tanah, SDA, Modal, alat produksi, dsb ), masyarakat kelas dominan ini biasanya berjumlah lebih sedikit  dibanding dengan kelas masyarakat subordinat.

• Kelas Subordinat

Kelas Subordinat atau masyarakat proletar (kelas pekerja) yakni kelas masyarakat yang tidak memiliki factor-faktor produksi, masyarakat kelas ini hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang orientasinya memberikan nilai lebih kepada para pemegang factor-faktor produksi, Kelas masyarakat ini jumlahnya lebih banyak jika dibanding dengan masyarakat borjouis.

Pasca meletusnya peristiwa revolusi industri di Prancis pada abad ke-19, pertentangan kelas ini semakin begitu terasa dalam kehidupan social masyarakat. Revolusi industry yang dimulai di Prancis kian hari kian menjangkit ke seluruh Negara dibelahan dunia. Abad tersebut merupakan babak baru pertentangan kelas dalam masyarakat yang tak dapat terelakan lagi, hal ini berimbas pada kian mantapnya pertentangan kelas social dalam kehidupan masyarakat. Jika kita mengacu pada hakekat manusia maka tidak menjadi sebuah pembenaran jika di dalam masyarakat terdapat sekat-sekat yang mengkoptasikan masyarakat menjadi kelas-kelas social, karena pada dasarnya semua manusia mempunyai kedudukan dan hak yang sama, yang menjadi pembeda hanya peran yang mereka lakoni dalam dunia yang paradoksal ini. Dan pada puncakanya pertentangan kelas dominan dan subordinat dari masa ke masa tak akan pernah usai, jika kita sebagai subyek dari kelas tersebut tak pernah sadar dimana kita akan memposisikan diri dalam ke-2 jenis kelas tersebut, sehingga untuk mencapai masyarakat tanpa kelas masih akan menjadi sebuah keniscayaan.

Kelas sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

1. Kelas Sosial Terbuka

Walaupun besar kecilnya kelas sosial tidak dapat diukur, namun secara umum dapat diketahui bahwa bentuk stratifikasi sosial di mana kelas sosial ada di dalamnya adalah berbentuk pyramid runcing keatas dengan pembagian kelas sosial atas paling sedikit, disusul kemudian kelas sosial menengah dan kelas social bawah paling banyak jumlahnya.

Kelas sosial terbuka memungkinkan anggota kelas sosial yang ada berpindah atau bergeser ke kelas sosial yang lain, baik vertilkal ke atas maupun vertikal ke bawah. Kelas sosial terbuka biasanya terdapat pada masyarakat modern dimana keterkaitan dengan adat semakin kecil, sehingga symbol-simbol adat yang ada sebagai symbol dari kelas sosial tertentu sudah tidak ada lagi.
Masyarakat modern biasanya menggunakan berbagai simbol-simbol kelas sosialnya dengan panghasilan dan kekayaan yang dapat di wujudkan dengan gedung mewah maupun mobil serta pola dan gaya hidup kelas atas.

Batas-batas kelas sosial sebenarnya tidak jelas sekali sehingga sangat mungkin terjadi interaksi atar kelas atas bawah dengan kelas menengah atas , maupun kelas menengah bawah dengan kelas bawah atas. Kenyataan semacam ini untuk menunjukan bahwa kelas sosial adalah konsep sosiologis dan ilmiah yang dalam kenyataan dalam kehidupan masyarakat tidak ada. Gambaran di atas juga menjelaskan bahwa yang mempengaruhi kelas sosial juga sangat relative satu dengan yang lain dan kedudukan seseorang dalam masyarakat adalah hasil totalitas dari kriteria penentuan kelas sosial yang ada. Misalnya dalam hal pendidikan memiliki gelar S3, namun secara ekonomi masuk kelas menengah, tetapi pengaruh di dalam kehidupan masyarakat sangat besar; maka mereka masih tetap digolongkan pada kelas sosial tinggi.

Demikian juga halnya orang yang memiliki gelar sarjana dan belum memilki pekerjaan maupun penghasilan serta rumah dapat dimasukan ke kelas menengah dan tidak pada kelas bawah. Relativitas yang ada dalam penentuan kelas sosial bagi seseorang adalah kompleksitas dan totalitas dari kedudukan sosial yang dimilki dan itu bersumber dari penilaian masyarakatnya dan bukan penilain dari dirinya sendiri.
2. Kelas Sosial Tertutup

Kelas sosial dikategorikan tertutup manakala sedikit kemungkinan orang bergeser dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial yang lain, baik vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah. Kasta di masyarakat India misalnya merupakan salah satu contoh kelas sosial yang bersifat tertutup, system kelas sosial kasta tidak memungkinkan orang untuk berpindah kasta apalagi dari kasta ke kasta atas. Kedudukan sosial seseorang diperoleh melalui jalur keturunan atau hubungan darah.
Masyarakat tradisional status keluarga sangat menentukan kelas sosial bagi keturunannya. Kwelas bangsawan biasanya anaknya akan dengan sendirinya anak mereka termasuk kelas bangsawan dengan symbol-simbol kebangsawanan yang dimiliki dengan gelar ataupun perilaku yang menunjukan kelasnya.

Simbol-simbol kelas sosial yang ada pada masyarakat tradisional seperti pakaian dengan perhiasan emas intan permata, pakaian berbulu, maupun urnamen gading gajah dan lain sebagainya sekarang mulai hilang digantikan dengan symbol-simbol yang lebih bersifat kekayaan dan ekonomis.

Klasifikasi Kelas Sosial

Pembagian Kelas Sosial terdiri atas 3 bagian yaitu:

a. Berdasarkan Status Ekonomi.

Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan seperti piramida:

  1. Golongan Sangat Kaya

merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah dan bangsawan.

  1. Golongan Kaya

merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang, dsbnya

  1. Golongan Miskin

merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa.
Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi tiga golongan, yakni:
a. Golongan kapitalis atau borjuis : adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi.

b. Golongan menengah : terdiri dari para pegawai pemerintah.

c. Golongan proletar : adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi. Termasuk didalamnya adalah kaum buruh atau pekerja pabrik.

Menurut Karl Marx golongan menengah cenderung dimasukkan ke golongan kapatalis karena dalam kenyataannya golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis. Dengan demikian, dalam kenyataannya hanya terdapat dua golongan masyarakat, yakni golongan kapitalis atau borjuis dan golongan proletar.
b. Berdasarkan Status Sosial

Kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah.
Contoh: Pada masyarakat Bali, masyarakatnya dibagi dalam empat kasta, yakni Brahmana, Satria, Waisya dan Sudra. Ketiga kasta pertama disebut Triwangsa. Kasta keempat disebut Jaba. Sebagai tanda pengenalannya dapat kita temukan dari gelar seseorang. Gelar Ida Bagus dipakai oleh kasta Brahmana, gelar cokorda, Dewa, Ngakan dipakai oleh kasta Satria. Gelar Bagus, I Gusti dan Gusti dipakai oleh kasta Waisya, sedangkan gelar Pande, Khon, Pasek dipakai oleh kasta Sudra.

c. Berdasarkan Status Politik

Secara politik, kelas sosial didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kuasa umumnya berada dilapisan tinggi, sedangkan yang tidak punya wewenang berada dilapisan bawah. Kelompok kelas sosial atas antara lain:

– pejabat eksekutif, tingkat pusat maupun desa.

– pejabat legislatif,

– pejabat yudikatif.
Pembagian kelas-kelas sosial dapat kita lihat dengan jelas pada hirarki militer.
A. Kelas Sosial Atas (perwira) Dari pangkat Kapten hingga Jendral

B. Kelas sosial menengah (Bintara) Dari pangkat Sersan dua hingga Sersan mayor

C. Kelas sosial bawah (Tamtama) Dari pangkat Prajurit hingga Kopral kepala
Makna Kelas Sosial dalam Masyarakat

Kelas sosial di atas dinyatakan sebagai sub kultur dalam artian memiliki pola perilaku yang berbeda antara kelas social satu dengan kelas social yang lain.Oleh karena itu kelas social adalah fungsional bagi kehidupan bermasyarakat, dalam artian kelas social memiliki fungsinya masing-masing dalam masyarakat.

Menentukan Kesempatan Hidup

Kesempatan hidup bagi bayi dan perkembangan selanjutnya akan lebih terjamin pada kelas social atas di bandingkan pada kelas social bawah. Walaupun mati dan hidupnya seseorang sangat tergantung pada takdir yang maha kuasa, tetapi secara rasional anak yang lahir pada kelas social atas akan memperoleh perawatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bayi yang lahir pada kelas social bawah.

Kelangsungan kehuidupan bayi untuk tumbuh dan berkembang selanjutnya juga lebih memiliki kesempatan pada kelas social atas, karena fasilitas kesehatan baik dari gizi maupun pemeliharaan kesehatan akan jauh lebih baik pada kelas social atas.

Pertambahan penduduk pada masyarakat tradisional dan masyarakat modern adalah sama yaitu angka pertumbuhan penduduknya adalah kecil. Perbedaannya adalah pada masyarakat tradisional lahir banyak dan mati banyak; sedangkan pada masyarakat modern dengan Program Keluarga Berencana adalah lahir sedikit dan hidup semua. Contoh tyersebut memberikan bukti bahwa kelas social meberikan kersempatan hidup yang berbeda antara kelas social satu dengan kelas social lainnya.

Kebahagian dan Kelas Sosial

Kebahagiaan hidup jika diukur dari pemenuhan kebutuhan secara fisik akan nyata bedanya antara kelas social atas dengan kelas social bawah. Fasilitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti kecukupan makanan dan gizi; pemeliharaan kesehatan dengan segala kebutuhan imunisasi dan asuransi kesehatan akan didapatkan kepada mereka bayi yang lahir dilingkungan kelas social atas. Pemernuhan berbagai makanan tambahan atau suplemen akan sangat berbeda dengan bayi yang ada dilingkungan kelas social bawah.

Anak-anak yang lahir dari kelas social bawah biasanya gemuk pada awalnya dimana ASI dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, setelah mereka membutuhkan makanan tambahan di luar ASI mereka lama kelamaan menjadi kurus karena kurangnya makanan tambahan yang ada. Pada keluarga kelas atas akan sebailiknya biasanya awal kurus, karena ibunya tidak mau atau terpaksa tidak memberikan ASI nya secara penuh karena kesibukannya; tetapi mulai gemuk pada waktu makanan tambahan diperbolehkan; karena makanan tambahannya penuh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penjelasan di atas memberitahukan bahwa kebahagiaan hidup diukur dari pemenuhan kebutuhan fisik akan berbeda pada kelas social yang ada dalam masyarakat.

Menanamkan Etnosentrisme

Setiap kelas social memiliki sikap, perilaku, system nilai, gaya hidup dan kebiasaan yang berbeda satu dengan lainnya. Sebagai sub culture, mereka berupaya untuk menanamkan nilai, norma, perilaku kepribadian dan kebiasaan serta gaya hidup yang mereka anggap pas untuk kelas sosialnya kepada generasi penerusnya. Jika sesuatu yang berasal dari kelompok sosialnya dianggap yang terbaik dan menganggap yang lain lebih jelek, berarti etnosentrisme telah terjadi didalam kelas social tersebut.

Kelas social meenengah dan atas biasanya hidup lebih teratur disiplin, memiliki pola perilaku yang jelas; sedangkan pada kelas social bawah lebih semrawut, tidak terdapat pola yang jelas baik waktu makan, tidur, mandi dan lainsebagainya. Guna mempertahankan eksistensi dan cirri dari kelas sosialnya, maka ada kecenderungan mempertahankan cirri kelas social ini melalui menanamkan etnosentrisme ke generasi berikutnya.

Menentukan Moralitas Konvensional

Moralitas konvensional adalah standart perilaku yang baku yang terdapatr pada kelas social menengah. Keberlakuan moralitas konvensional ini nampaknya dapat diikuti oleh kelas atas maupun kelas bawah sehingga sifatnya agak umum.

Beberapa aturan social yang terdapat pada kelas menengah, misalnya makan pada pagi hari , dimeja makasn bersama selur7uh anggota keluarga, hal ini dapat diikuti pula oleh kelas social atas maupun kelas social bawah. Mandi sehari minimal satu kali dan istirahat siang setelah pulang dari kerja dan tidur menjelang malam hari ( lebih dari jam 21.00 ) merupakan kebiasaan sebagai moralitas konvensional yang dapat diikuti baik oleh kelas social atas maupyun kelas social bawah.

Menjelaskan Banyak Perbedaan Kelompok lainnya

Di depan sudah dijelaskan seolah-olah kelas social satu dengan kelas social lainnya adalah berbeda atau lain. Walaupun manusia diciptakan sama dan sederajat satu dengan lainya, namun kenyataan menunjukan bahwa kelas social tidak saja berbeda melain lain satu dengan yang lain.

Di mana letak lainnya kelas social satu dengan yang lain adalagh menjelaskan perbedaan antara kelas social satu dengan kelas social lainya atau antara kelompok social satu dengan kelompok sosialnya. Perbedaan tersebut dapat meliputi system nilai; pola perilaku, kepribadian dan gaya hidup; oleh karena itu kita dapat mengetahui dari kelas social mana seseorang tersebut berasal adalah wujud dari jelasnya perbedaan yang ada antar kelas social tersebut.

Membentuk Sikap Politik dan Gaya Hidup

Pada waktu jaman Orde Baru dimana kita mengenal adanya tiga partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golongan Karya ( Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada celoteh yang mengatakan pada waktu muda pilih PDI, setelah menjadi dewasa dan bekerja pilih Golkar dan besok kalau sudah tua pilih PPP agar bisa masuk surga. Celoteh tersebut sebagai bukti sebenarnya tiap partai politik memiliki pendukungnya masing-masing dan kelas social yang ada dalam masyarakat akan menentukan sikap politik dan gaya hidup bagi anggotanya.

Mereka kawula muda yang memiliki jiwa dinamis dan kreatitif pada waktu itu PDI dapat menampung aspirasi mereka dan mereka merasa nyaman sebagai pendukung dan simpatisan PDI. Pada usia dewasa dan mereka bekerja; secara agak terpaksa mereka diwadahi oleh Golkar, demi kelancaran kareier dan pekerjaanya mereka sebagai simpatisan atau pendukung Golkar. Pada Usia senja dimasna mereka mulai memikirkan hidup setelah mati, maka mereka memilih sebagai pendukung atau simpatisan PPP, karena partai ini lebih berbasis pada agama khusussnya Agama Islam. Peranalogian semacam itu belum tentu benar, tetapi celoteh yang muncul telah menunjukan adanya afiliasi politik dari kelas social tertentu.

Menyelesaikan “Pekerjaan Kotor“

Pekerjaan kotor diberi tanda petik untuk menyatakan bahwa pekerjaan kotor adalah pekerjaan yang kotor ( tidak bersih) atau pekerjaan yang kotor dalam arti jahat, tidak demikian. Pekerjaan kotor yang dimaksudkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak semua orang mau melakukannya; seperti membersihkan got atau saluran yang mampet, Mengoras MCK, maupun membuang dan membersihkan sampah adalah sebagaian dari pekerjaan kotor yang biasanya tidak dilakukan oleh kelas social menengah apalagi kelas social atas.

Pekerjaan ini biasnya dilakukan oleh mereka yang termasuk pada golongan kelas social bawah. Jika kelas social bawah ini tidak ada, maka kemungkinan besar pekerjaan ini tidak ada yang mengerjakan.

Menyiapkan Anggota Demi Status yang Lebih Baik

Bagi mereka yang menduduki kelas social menengah dan rendah, memiliki keinginan untuk memperbaiki kelas sosialnya menjadi menengah dan kelas social atas; sedangkan yang telah berada di kelas social atas, bahkan kelas atas atas berupaya mempertahankan apa 6yang telah mereka miliki.

Pada dasarnya setiap orang berupaya untuk mencapai kelas social atau kedudukan social yang setinggi-tingginya. Upaya yang mereka lakukan untuk memperoleh kedudukan tersebut akan dilakukan oleh setiap orang untuk menyiapkan generasi berikutnya untuk status yang lebih baik lagi.

 

Daftar Pustaka

 Habermas, J. (2006). “the European Nation State – Its Achievments and Its Limits. On the Past and Future Sovereignty and Citizenship”, in G. Balakrishan (ed.) Mapping the Nation. London: Vernon. 281 – 294

 Gowdy, John (2006) “Hunter-gatherers and the mythology of the market,” in Richard B. Lee and Richard H. Daly (eds.), The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers, pp.391-394. New York: Cambridge University Press

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial

Dalam kajian sosiologi ada beberapa yang harus disoroti sebagai suatu ilmu, guna mengungkap hubungan luar biasa antara keseharian yang dijalani oleh seseorang akan perubahan serta pengaruh yang ditimbulkannya pada masyarakat tempat orang itu hidup. Salah satu kajian tersebut adalah membahas mengenai manusia, masyarakat dan lingkungan, yang diaplikasikan dalam bentuk stratifikasi sosial.

Stratifikasi merupakan karakteristik universal masyarakat manusia. Dalam kehidupan sosial masyarakat, terdapat diferensiasi social. Diferensi social tersebut diartikan, bahwa dalam masyarakat terdapat pembagian dan pembedaan atas berbagai peranan-peranan dan fungsi-fungsi berdasarkan pembedaan perorangan atas dasar biologis ataupun berdasarkan adat dari suatu daerah. Dengan kata lain, pembagian dan perbedaan kedudukan akan menimbulkan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Perwujudan dari adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah adanya perbedaan golongan tingkat kedudukan atau kelas.

Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin ‘stratum’ yang berarti tingkatan dan ‘socius’ yang berarti teman atau masyarakat. Jadi secara secara harfiah stratifikasi sosial bisa berarti sebagai suatu tingkatan yang ada dalam masyarakat. Untuk lebih bisa memahami akan stratifikasi social, berikut merupakan definisi dari beberapa ahli;

Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk / masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat (hirarkis). Dia juga mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur.

Dr. Drs. Robert M.Z. Lawang,M.Si mengatakan bahwa stratifikasi social adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise.

Sedangkan Paul B Horton dan Chester L Hunt, berpendapat bahwa stratifikasi sosial berarti system perbedaan status yang berlaku dalam masyarakat.

Peter Berger mengemukakan pendapatnya bahwa stratifikasi sosial adalah penjenjangan masyarakat menjadi hubungan atasan-bawahan atas dasar kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan.

Karl Marx mempunyai pendapat lain tentang stratifikasi social, yaitu penggolongan dalam masyarakat yang berdasarkan pada orientasi ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan secara bertingkat berdasarkan dimensi kekuasaan, previllege (hak istimewa atau kehormatan) dan prestise (wibawa). Dapat juga di disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang diwujudkan dalam tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah

Namun, meski kita sudah mengetahui akan definisinya, stratifikasi social terkadang pemahamannya disamakan dengan kelas. Padahal di sisi lain pengertian antara stratifikasi sosial dan kelas sosial terdapat perbedaan. Penyamaan dua konsep ini, stratifikasi sosial dan kelas social, akan menimbulkan pemahaman yang rancu.

Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pengelompokan orang kedalam tingkatan atau strata dalam hierarki secara vertical. Membicarakan stratifikasi sosial berarti mengkaji posisi atau kedudukan antar orang/sekelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat. Adapun pengertian kelas sosial sebenarnya berada dalam ruang lingkup kajian yang lebih sempit, artinya kelas sosial lebih merujuk pada satu lapisan atau strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Kelas sosial cenderung diartikan sebagai kelompok yang anggota-anggota memiliki orientasi polititik, nilai budaya, sikap dan prilaku sosial yang secara umum sama.

Jika kita perhatikan dengan lebih seksama mengenai stratifikasi social ini, ternyata ada satu pertanyaan menarik tentang stratifikasi social ini. Pertanyaan tersebut adalah mengapa stratifikasi sosial selalu ada dalam masyarakat?

Stratifikasi sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Sepanjang masyarakat memberikan penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap lebih, maka stratifikasi sosial dalam masyarakat tetap akan ada. Sesuatu yang dipandang berharga, antara lain, uang, tanah, benda benda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, keturunan, pekerjaan, dan lain lain

Selo Soemardjan mengatakan bahwa sesuatu yang dihargai itu dapat berupa uang atau benda-benda lain yang bernilai ekonomis, politis, agama, sosial, maupun kultural.

Stratifikasi sosial bersifat sangat luas karena stratifikasi sosial itu menunjukkan atau memiliki fungsi sosial, diantaranya: (i) untuk memberikan kemudahan dalam pembagian kerja yang jelas, untuk memudahkan masing-masing individu menjalankan tugas-tugasnya (sebagai fungsi sosial dibutuhkan untuk mengetahui kedudukan seseorang dalam struktur yang tinggi); (ii) untuk memudahkan dalam pemberian penghargaan (reward) baik dalam bentuk uang, prestise maupun kekuasaan; (iii) sebagai fungsi sosial untuk memperoleh kedudukannya tidak berdasarkan atas dasar reward

Untuk materi online learning kali ini, Berdasarkan pemahaman akan stratifikasi yang sudah diungkapkan di atas, ternyata terdapat dampak stratifikasi social ini yang membawa pengaruh besar di masyarakat. dapatkah anda memberikan penjelasan secara detail mengenai dampak dan pengaruh dari stratifikasi tersebut.

materi online I sosiologi-tipe masyarakat

Tipe- tipe Masyarakat

Manusia adalah salah satu dari dari tiga jenis makhluk hidup, selain jenis tumbuhan dan jenis hewan, yang diciptakan oleh Tuhan. Namun manusia diberi beberapa kelebihan dibandingkan dua jenis makhluk  hidup lainnya. Kelebihan manusia itu adalah; diberinya otak yang dipergunakan untuk berfikir dan  perasaan yang digunakan untuk melengkapi dan bisa lebih memahami keadaan yang terjadi.

Kelebihan manusia tersebut ternyata digunakan manusia untuk berinteraksi demi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia itu sendiri, yang beragam macamnya.

Namun, meski manusia telah diberi kelebihan, manusia ternyata tidak pernah bisa “melepaskan diri” dari sifat harfiah manusia sendiri. Yaitu sifat manusia sebagai makhluk social dimana manusia harus selalu berada dalam kumpulan dari manusia itu sendiri, bahkan senang berada dalam keadaan “terikat” dengan sebanyak mungkin manusia.

Manusia merasa “nyaman/senang/bahagia/tenang/kuat/dll” jika berada di antara manusia-manusia lainnya.

Dalam pertemuan perkuliahan sebelumnya, juga telah dibahas bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk membentuk suatu kelompok-kelompok demi untuk mempercepat, memperbanyak, mempermudah  dalam pemenuhan kebutuhan dari manusia itu sendiri, sehingga manusia itu membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat.

Dalam perkuliahan terdahulu, kita sudah mengetahui bahwa manusia merupakan bagian dari masyarakat, dimana masyarakat itu menurut Koentjaraningrat adalah Kesatuan hidup manusia yg berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yg berkesinambungan &terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan Soerjono Soekamto berpendapat bahwa masyarakat adalah Kelompok manusia yg hidup&bekerjasama cukup lama sehingga dapat mengatur diri dan mengganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas yang dirumuskan secara jelas.

Rumusan para cendikiawan diatas telah memberikan rumusan yang jelas mengenai masyarakat dan dapat di tarik pemahaman bahwa suatu masyarakat itu merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama, yang bercampur dalam waktu yang cukup lama, dan mereka sadar bahwa mereka adalah suatu kesatuan serta tergabung dalam suatu sistem hidup bersama.

Dewasa ini banyak sekali kelompok/perkumpulan/community yang telah dibentuk. Namun semua itu bisa dikategorikan sebagai :

—  Paguyuban (gemeinschaft)

—  Patembayan (gesselschaft)

 

—  In-group

—  Out-group

 

—  Primary group

—  Secondary group

Untuk materi online learning kali ini, Berdasarkan atas pengelompokan di atas, dapatkah masing-masing anda memberikan penjelasan secara detail dari tiap-tiap kategori masyarakat tersebut.

Hello world!

Selamat Datang di Weblog Universitas Esa Unggul.

Website ini dapat digunakan para mahasiswa untuk mengirim tugas yang yang dikerjakan di blog kemudian link ke website online learning dengan cara sebagai berikut :

1. Buka blog milik anda
2. Klik judul tulisan di blog yang akan dikirim atau di link ke web online learning
3. Blok alamat blog yang muncul di kolom alamat situs (URL) lalu klik ‘copy’ dengan mouse
4. Buka web online learning ( http://vle.esaunggul.ac.id )
5. Klik nama mata kuliah yang muncul di halaman depan web online learning.
6. Klik judul tugas online pada topik 4, 6, 8 dan seterusnya atau topik 5, 7, 9, dan seterusnya
7. Klik ‘Add submissiont’
8. Tulis sebuah kalimat, misalnya ‘jawaban’ pada lembar “online text”
9. Blok tulisan tersebut menggunakan mouse
10. Klik gambar “inset/edit link”
11. Klik “paste” pada kolom “Link URL” menggunakan mouse
12. Klik ‘insert”
13. Klik “Save change”

Bila Anda menemui kesulitan, pedoman blog pembelajaran Universitas Esa Unggul dapat diakses di sini : http://elearning.weblog.esaunggul.ac.id

Bila mengalami kesulitan tentang akun internet, silahkan mengubungi Departemen IT, 021-5674223 ext. 273. Bila ada kesulitan teknis pengelolaan blog, silahkan menghubungi DDP.

Regards,
Departemen Dukungan Pembelajaran
Universitas Esa Unggul
ddp@esaunggul.ac.id
021 567 4223 ext 240

Just another Weblog Universitas Esa Unggul site